Kamis, 26/02/2009
NUSANTARAMusi III tuntas tahun ini
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan menargetkan pembangunan fisik Jembatan Musi III terealisasi pada tahun ini menyusul pelaksanaan survei lokasi pada Maret.
"Pada prinsipnya kami terus berusaha untuk merealisasikan pembangunan fisik Musi III, mengingat makin padatnya jumlah kendaraan di Sumsel.
Sebagai langkah awal akan dilakukan survei lokasi jembatan di tiga lokasi yang memungkinkan untuk dibangun," ujar Heri Amalino, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel, pekan ini.Jembatan Musi III, lanjutnya, akan dibiayai dari China Road and Bridge Cooperation (CRBC) dengan kebutuhan dana sebesar Rp950 miliar. (Bisnis/k49)
Rabu, 25 Februari 2009
sawit dan ternak
Kamis, 26/02/2009
Sumsel luncurkan program integrasi sapi-sawit
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan mendukung swasembada daging melalui program integrasi sapi-sawit dengan memanfaatkan lahan perkebunan di daerah tersebut."Program integrasi sapi-sawit di Sumsel ini untuk mendukung swasembada daging. Program ini mendahului program dari provinsi lain," kata Plt Kepala Dinas Peternakan Sumsel Asrillazi, kemarin.Menurut dia, integrasi sapi-sawit ini ternyata berdampak secara nasional karena Dirjen Perkebunan Deptan mendukung sepenuhnya kegiatan itu dengan memberikan paket sebesar Rp400 juta dan sapi 500 ekor.Dia menjelaskan bantuan itu akan diberikan kepada delapan kabupaten, yakni Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, OKU Timur, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat.Asrillazi menambahkan bantuan dari Pemprov Sumsel untuk kegiatan ini sebesar Rp3 miliar dan dari kredit ketahanan pangan dan energi sebesar Rp10 miliar dan dari Dirjen pengelolaan lahan dan air sebesar Rp5 miliar.Besarnya bantuan yang diberikan itu, ungkapnya, menunjukkan bahwa program integrasi sapi-sawit ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pusat.Dia mengharapkan ada nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumsel dan pimpinan perusahaan perkebunan yang berada di pusat dengan melibatkan tiga direktur jendral, yakni peternakan, perkebunan, dan kepala badan pembiayaan.Pada perkembangan lain, Bank Muamalat Indonesia Palembang mengurangi pengucuran kredit di sektor perkebunan hingga Juni menyusul pasar komoditas dan konstruksi belum membaik akibat krisis global.Kepala Cabang Bank Muamalat Indonesia Palembang Karsono menjelaskan keputusan membatasi pendanaan di sektor andalan tersebut sangat realistis karena mengacu harga komoditas di pasaran yang belum membaik."Kami lakukan sebagai upaya agar risiko kredit bermasalah dapat dikendalikan sampai akhir tahun," ujarnya, kemarin.Dia menerangkan secara umum target dari pusat memang turun dari 30% menjadi 20%.Dia mengungkapkan selama ini penyerapan kredit di dua sektor itu cukup mendominasi dengan nominal yang tidak sedikit. Pada 2008 kucuran kredit perkebunan mencapai Rp30 miliar lebih. (k49)
Sumsel luncurkan program integrasi sapi-sawit
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan mendukung swasembada daging melalui program integrasi sapi-sawit dengan memanfaatkan lahan perkebunan di daerah tersebut."Program integrasi sapi-sawit di Sumsel ini untuk mendukung swasembada daging. Program ini mendahului program dari provinsi lain," kata Plt Kepala Dinas Peternakan Sumsel Asrillazi, kemarin.Menurut dia, integrasi sapi-sawit ini ternyata berdampak secara nasional karena Dirjen Perkebunan Deptan mendukung sepenuhnya kegiatan itu dengan memberikan paket sebesar Rp400 juta dan sapi 500 ekor.Dia menjelaskan bantuan itu akan diberikan kepada delapan kabupaten, yakni Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, OKU Timur, Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, dan Lahat.Asrillazi menambahkan bantuan dari Pemprov Sumsel untuk kegiatan ini sebesar Rp3 miliar dan dari kredit ketahanan pangan dan energi sebesar Rp10 miliar dan dari Dirjen pengelolaan lahan dan air sebesar Rp5 miliar.Besarnya bantuan yang diberikan itu, ungkapnya, menunjukkan bahwa program integrasi sapi-sawit ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pusat.Dia mengharapkan ada nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumsel dan pimpinan perusahaan perkebunan yang berada di pusat dengan melibatkan tiga direktur jendral, yakni peternakan, perkebunan, dan kepala badan pembiayaan.Pada perkembangan lain, Bank Muamalat Indonesia Palembang mengurangi pengucuran kredit di sektor perkebunan hingga Juni menyusul pasar komoditas dan konstruksi belum membaik akibat krisis global.Kepala Cabang Bank Muamalat Indonesia Palembang Karsono menjelaskan keputusan membatasi pendanaan di sektor andalan tersebut sangat realistis karena mengacu harga komoditas di pasaran yang belum membaik."Kami lakukan sebagai upaya agar risiko kredit bermasalah dapat dikendalikan sampai akhir tahun," ujarnya, kemarin.Dia menerangkan secara umum target dari pusat memang turun dari 30% menjadi 20%.Dia mengungkapkan selama ini penyerapan kredit di dua sektor itu cukup mendominasi dengan nominal yang tidak sedikit. Pada 2008 kucuran kredit perkebunan mencapai Rp30 miliar lebih. (k49)
Selasa, 24 Februari 2009
bus
Rabu, 25/02/2009
Palembang operasikan bus udara 2013
Cetak
PALEMBANG: Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan aero bus (bus udara menggunakan kabel) pada 2013 guna mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur raya dan mendukung transportasi massal semi busway.
Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengungkapkan pemkot sedang menjajaki penggunaan transportasi aero bus tersebut. Pengembangan aero bus juga diharapkan dapat mendukung Palembang sebagai kota tujuan wisata.
"Mudah-mudahan dapat diwujudkan 4 tahun-5 tahun ke depan. Pasalnya, penerapan transportasi massal harus dilakukan terpadu, selain itu harus melibatkan transportasi jalan raya, juga perlu didukung semacam mass rapid transportation (MRT), seperti monorail atau aero bus ,"ujarnya, seusai paparan PT Pakarya Trans International, kemarin.
Dia menerangkan untuk mengantipasi kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan yang kian tahun meningkat di Palembang perlu solusi mengatasi masalah tersebut.Aero bus, katanya, dapat diterapkan dengan monorail seperti di Jalan Sudirman, meskipun dirasakan cukup sulit. Namun, dengan aero bus tidak memakan banyak ruang.Teknologi aero bus , lanjutnya, diadopsi dari Jerman yang diharapkan dapat menjawab tantangan transportasi di Palembang.
Di Indonesia, ujarnya, sejauh ini belum digunakan moda tersebut.Namun, sejumlah kota segera menerapkan seperti Yogyakarta, Surabaya , Makasar, Jakarta , dan Bali."Yang jelas nanti bisa menambah daya tarik Palembang. Bisa juga rutenya dari Stasiun Kertapati melewati Sungai Musi menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II atau dari Pulo Kemaro ke Pulokerto. Ini baru rencana, nanti dimatangkan lagi," ungkap wali kota.Masalah danaTerkait dengan pendanaan, Eddy belum bisa memastikan, tetapi harus dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dipelajari secara detail.Presiden PT Pakarya Trans International Jusuf Wiriadidjaja mengatakan dalam rangkaian aero bus dari 12 gerbong, seperti bus dapat menampung 400 orang penumpang."Dari segi investasinya, aero bus ini lebih murah dibandingkan dengan monorail," tegasnya.Menurut Jusuf, investasi dibutuhkan USS$20 juta per mil, sedangkan investasi monorail sedikitnya dibutuhkan US$30 per mil-US$40 juta per mil. Selain itu aero bus tidak perlu lagi membangun pilar-pilar beton.Sementara itu, Dewan Lalu Lintas Kota Palembang mengadakan rapat koordinasi guna membahas dan mengatasi permasalahan lalu lintas yang muncul belakangan ini. (k49)
Bisnis Indonesia
Palembang operasikan bus udara 2013
Cetak
PALEMBANG: Pemerintah Kota Palembang menargetkan pembangunan aero bus (bus udara menggunakan kabel) pada 2013 guna mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur raya dan mendukung transportasi massal semi busway.
Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra mengungkapkan pemkot sedang menjajaki penggunaan transportasi aero bus tersebut. Pengembangan aero bus juga diharapkan dapat mendukung Palembang sebagai kota tujuan wisata.
"Mudah-mudahan dapat diwujudkan 4 tahun-5 tahun ke depan. Pasalnya, penerapan transportasi massal harus dilakukan terpadu, selain itu harus melibatkan transportasi jalan raya, juga perlu didukung semacam mass rapid transportation (MRT), seperti monorail atau aero bus ,"ujarnya, seusai paparan PT Pakarya Trans International, kemarin.
Dia menerangkan untuk mengantipasi kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan yang kian tahun meningkat di Palembang perlu solusi mengatasi masalah tersebut.Aero bus, katanya, dapat diterapkan dengan monorail seperti di Jalan Sudirman, meskipun dirasakan cukup sulit. Namun, dengan aero bus tidak memakan banyak ruang.Teknologi aero bus , lanjutnya, diadopsi dari Jerman yang diharapkan dapat menjawab tantangan transportasi di Palembang.
Di Indonesia, ujarnya, sejauh ini belum digunakan moda tersebut.Namun, sejumlah kota segera menerapkan seperti Yogyakarta, Surabaya , Makasar, Jakarta , dan Bali."Yang jelas nanti bisa menambah daya tarik Palembang. Bisa juga rutenya dari Stasiun Kertapati melewati Sungai Musi menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II atau dari Pulo Kemaro ke Pulokerto. Ini baru rencana, nanti dimatangkan lagi," ungkap wali kota.Masalah danaTerkait dengan pendanaan, Eddy belum bisa memastikan, tetapi harus dilakukan pembahasan lebih lanjut dan dipelajari secara detail.Presiden PT Pakarya Trans International Jusuf Wiriadidjaja mengatakan dalam rangkaian aero bus dari 12 gerbong, seperti bus dapat menampung 400 orang penumpang."Dari segi investasinya, aero bus ini lebih murah dibandingkan dengan monorail," tegasnya.Menurut Jusuf, investasi dibutuhkan USS$20 juta per mil, sedangkan investasi monorail sedikitnya dibutuhkan US$30 per mil-US$40 juta per mil. Selain itu aero bus tidak perlu lagi membangun pilar-pilar beton.Sementara itu, Dewan Lalu Lintas Kota Palembang mengadakan rapat koordinasi guna membahas dan mengatasi permasalahan lalu lintas yang muncul belakangan ini. (k49)
Bisnis Indonesia
raskin
Raskin disalurkan sebelum Maret
Cetak
PALEMBANG: Penyaluran jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) di Provinsi Sumatra Selatan ditargetkan sudah disalurkan sebelum Maret karena jumlah rumah tangga sasaran (RTS) pada tahun ini tidak banyak berubah.
Eddy Hermanto, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel, mengungkapkan penambahan jumlah RTS hanya sedikit dari jumlah yang diajukan sebelumnya.Dia menjelaskan penentuan alokasi RTS sesuai dengan jumlah penduduk setiap daerah.
"Tidak ada masalah, kabupaten/ kota akan kami panggil guna pembahasan penyaluran di lapangan," ujarnya kemarin.
Menurut dia, alokasi raskin 2009 sebanyak 597.050 RTS ditambah 55.483 RTS. Dengan demikian, sambungnya, total RTS penerima raskin pada tahun ini di Provinsi Sumsel sebanyak 652.533, atau setara dengan 9.787,99 ton beras.Setiap RTS, katanya, mendapatkan jatah 15 kg beras per bulan dengan metode penyaluran seperti biasanya.
Namun, imbuh Eddy, mulai tahun ini penyaluran raskin dilengkapi dengan kartu kendali penerima yang mencantumkan nama dan alamat. "Jadi tidak mungkin tersalur kepada orang yang salah karena ada namanya," tegasnya.
Saat ini, ungkapnya, dilakukan persiapan pencetakan kartu pengendali yang akan dibagikan kepada penerima. Dia menjanjikan sebelum memasuki Maret, jatah raskin pada Februari dan Januari langsung disalurkan.
Hal itu, sambung Eddy, juga diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Sumsel yang segera dikeluarkan sehingga masyarakat yang berhak secepatnya dapat menerima raskin.
Dari 15 kabupaten/kota, ujarnya, Kota Palembang mendapatkan alokasi raskin terbanyak dengan jumlah 106.734 RTS.Adapun yang mendapatkan alokasi paling sedikit adalah Kota Prabumulih sebanyak 6.179 RTS.
Terkait dengan stok beras, ungkap Eddy, sudah tersedia di gudang Perum Bulog setempat yang siap disalurkan kapan saja, setelah persiapan distribusi selesai.
"Tahap awal ini Bulog akan cetak dan distribusikan kartu kendali itu dahulu. Itu sesuai dengan petunjuk dari keputusan presiden," jelasnya. (k49)Bisnis Indonesia
Cetak
PALEMBANG: Penyaluran jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) di Provinsi Sumatra Selatan ditargetkan sudah disalurkan sebelum Maret karena jumlah rumah tangga sasaran (RTS) pada tahun ini tidak banyak berubah.
Eddy Hermanto, Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel, mengungkapkan penambahan jumlah RTS hanya sedikit dari jumlah yang diajukan sebelumnya.Dia menjelaskan penentuan alokasi RTS sesuai dengan jumlah penduduk setiap daerah.
"Tidak ada masalah, kabupaten/ kota akan kami panggil guna pembahasan penyaluran di lapangan," ujarnya kemarin.
Menurut dia, alokasi raskin 2009 sebanyak 597.050 RTS ditambah 55.483 RTS. Dengan demikian, sambungnya, total RTS penerima raskin pada tahun ini di Provinsi Sumsel sebanyak 652.533, atau setara dengan 9.787,99 ton beras.Setiap RTS, katanya, mendapatkan jatah 15 kg beras per bulan dengan metode penyaluran seperti biasanya.
Namun, imbuh Eddy, mulai tahun ini penyaluran raskin dilengkapi dengan kartu kendali penerima yang mencantumkan nama dan alamat. "Jadi tidak mungkin tersalur kepada orang yang salah karena ada namanya," tegasnya.
Saat ini, ungkapnya, dilakukan persiapan pencetakan kartu pengendali yang akan dibagikan kepada penerima. Dia menjanjikan sebelum memasuki Maret, jatah raskin pada Februari dan Januari langsung disalurkan.
Hal itu, sambung Eddy, juga diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Sumsel yang segera dikeluarkan sehingga masyarakat yang berhak secepatnya dapat menerima raskin.
Dari 15 kabupaten/kota, ujarnya, Kota Palembang mendapatkan alokasi raskin terbanyak dengan jumlah 106.734 RTS.Adapun yang mendapatkan alokasi paling sedikit adalah Kota Prabumulih sebanyak 6.179 RTS.
Terkait dengan stok beras, ungkap Eddy, sudah tersedia di gudang Perum Bulog setempat yang siap disalurkan kapan saja, setelah persiapan distribusi selesai.
"Tahap awal ini Bulog akan cetak dan distribusikan kartu kendali itu dahulu. Itu sesuai dengan petunjuk dari keputusan presiden," jelasnya. (k49)Bisnis Indonesia
PLTU
Selasa, 24/02/2009
PLTG Borang peroleh gas Pertamina 2010
PALEMBANG: Badan usaha milik daerah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) membeli gas dari Pertamina Eksplorasi Prabumulih senilai Rp350 miliar guna memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas Sematang Borang berkapasitas 14 megawatt (MW).
Bahder Johan, Direktur Utama PT SP2J, mengungkapkan kerja sama pembelian gas dengan Pertamina sudah tidak ada masalah lagi, sehingga pada 1 Juli 2010 PLTG Sematang Borang yang dibangun dengan dana Rp650 miliar sudah dapat meminta sebanyak 2 million metric British thermal unit/ mmBtu.
"Kami harapkan pada tahun depan pasokan gas sudah tidak ada kendala dan sesuai dengan kapasitas tampung di PLTG per hari," ujarnya, seusai penandatanganan kerja sama pembelian gas PT SP2J dengan PT Pertamina (Persero) Eksplorasi Prabumulih yang disaksikan Wakil Kepala BP-Migas Abdul Muin, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan kontrak pembelian gas selama 10 tahun juga disebutkan dapat melakukan eskalasi 3% per tahun.
Menurut Bahder, pembangunan PLTG tersebut ditargetkan tuntas pada tahun depan yang akan dijual ke PT PLN (Persero) untuk memasok kebutuhan gardu induk Boombaru, Palembang ke jaringan 20 KV.
Pasokan energi listrik itu, sambungnya, merupakan pengaman. Pada saat jaringan PLN 70 KV-150 KV bermasalah, gardu induk Boombaru tidak berpengaruh dan diharapkan Palembang akan aman dari gangguan pemadaman.
Dia menjelaskan sistem kelistrikan Palembang sangat bergantung pada sistem interkoneksi trans-Sumatra 70 KV-150 KV, sehingga terdapat gangguan sedikit saja, listrik di Palembang akan bermasalah.
"Pembangkit yang kita bangun sangat kecil. Untuk mengamankan Palembang sudah cukup karena selain kita, ada pembangkit kecil lainnya seperti sako, Musi II yang bermain di 20 KV," katanya.
Manajer Pemasaran Minyak dan Gas PT Pertamina Eksplorasi Prabumulih Jarwo Sanjoso menjelaskan sebelumnya EP telah menyuplai kebutuhan gas di PLTG Musi II dan PLTG Sako. (k49)
Bisnis Indonesia
PLTG Borang peroleh gas Pertamina 2010
PALEMBANG: Badan usaha milik daerah PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) membeli gas dari Pertamina Eksplorasi Prabumulih senilai Rp350 miliar guna memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas Sematang Borang berkapasitas 14 megawatt (MW).
Bahder Johan, Direktur Utama PT SP2J, mengungkapkan kerja sama pembelian gas dengan Pertamina sudah tidak ada masalah lagi, sehingga pada 1 Juli 2010 PLTG Sematang Borang yang dibangun dengan dana Rp650 miliar sudah dapat meminta sebanyak 2 million metric British thermal unit/ mmBtu.
"Kami harapkan pada tahun depan pasokan gas sudah tidak ada kendala dan sesuai dengan kapasitas tampung di PLTG per hari," ujarnya, seusai penandatanganan kerja sama pembelian gas PT SP2J dengan PT Pertamina (Persero) Eksplorasi Prabumulih yang disaksikan Wakil Kepala BP-Migas Abdul Muin, akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan kontrak pembelian gas selama 10 tahun juga disebutkan dapat melakukan eskalasi 3% per tahun.
Menurut Bahder, pembangunan PLTG tersebut ditargetkan tuntas pada tahun depan yang akan dijual ke PT PLN (Persero) untuk memasok kebutuhan gardu induk Boombaru, Palembang ke jaringan 20 KV.
Pasokan energi listrik itu, sambungnya, merupakan pengaman. Pada saat jaringan PLN 70 KV-150 KV bermasalah, gardu induk Boombaru tidak berpengaruh dan diharapkan Palembang akan aman dari gangguan pemadaman.
Dia menjelaskan sistem kelistrikan Palembang sangat bergantung pada sistem interkoneksi trans-Sumatra 70 KV-150 KV, sehingga terdapat gangguan sedikit saja, listrik di Palembang akan bermasalah.
"Pembangkit yang kita bangun sangat kecil. Untuk mengamankan Palembang sudah cukup karena selain kita, ada pembangkit kecil lainnya seperti sako, Musi II yang bermain di 20 KV," katanya.
Manajer Pemasaran Minyak dan Gas PT Pertamina Eksplorasi Prabumulih Jarwo Sanjoso menjelaskan sebelumnya EP telah menyuplai kebutuhan gas di PLTG Musi II dan PLTG Sako. (k49)
Bisnis Indonesia
PHRI
Selasa, 24/02/2009
NUSANTARA
PHRI protes razia di hotel
PALEMBANG : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan menilai razia narkoba yang dilakukan aparat kepolisian tanpa seizin manajemen hotel dapat merugikan hotel bersangkutan.
Iwan Setiawan, Ketua PHRI Sumsel, menyatakan protes keras atas sikap aparat tersebut karena prosedur itu dinilai menyalahi aturan.
Hotel Duta yang terletak di kawasan Letkol Iskandar beberapa waktu lalu merupakan contoh arogansi aparat karena melakukan razia di luar batas toleransi.
"Penggerebekan yang dilakukan aparat di beberapa hotel tanpa izin dari manajemen dapat merugikan dan berdampak terhadap tingkat hunian hotel bersangkutan," ujarnya kemarin. (Bisnis/k49)
Cetak
bisnis.com
");
//-->
NUSANTARA
PHRI protes razia di hotel
PALEMBANG : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan menilai razia narkoba yang dilakukan aparat kepolisian tanpa seizin manajemen hotel dapat merugikan hotel bersangkutan.
Iwan Setiawan, Ketua PHRI Sumsel, menyatakan protes keras atas sikap aparat tersebut karena prosedur itu dinilai menyalahi aturan.
Hotel Duta yang terletak di kawasan Letkol Iskandar beberapa waktu lalu merupakan contoh arogansi aparat karena melakukan razia di luar batas toleransi.
"Penggerebekan yang dilakukan aparat di beberapa hotel tanpa izin dari manajemen dapat merugikan dan berdampak terhadap tingkat hunian hotel bersangkutan," ujarnya kemarin. (Bisnis/k49)
Cetak
bisnis.com
");
//-->
Kamis, 19 Februari 2009
TV
Jumat, 20/02/2009
LAYANANLembaga penyiaran ajukan izin
Cetak
PALEMBANG: Sebanyak 14 lembaga penyiaran dan satu stasiun televisi telah mengajukan izin prinsip penyiaran (IPP) di Sumatra Selatan, menyusul peluang untuk memperoleh jaringan masih terbuka lebar.
"Minat atas izin radio dan televisi di Sumsel sangat tinggi, terbukti hingga kini masih banyak pengusaha yang mengajukan izin baru," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel Mudrik Qori, kemarin.
Permohonan dari 14 lembaga penyiaran itu terdiri atas 12 lembaga penyiaran swasta dan dua lembaga penyiaran komunitas di Sumsel, serta satu televisi swasta lokal di Banyuasin, yakni Station One. (Bisnis/K49)
Cetak
LAYANANLembaga penyiaran ajukan izin
Cetak
PALEMBANG: Sebanyak 14 lembaga penyiaran dan satu stasiun televisi telah mengajukan izin prinsip penyiaran (IPP) di Sumatra Selatan, menyusul peluang untuk memperoleh jaringan masih terbuka lebar.
"Minat atas izin radio dan televisi di Sumsel sangat tinggi, terbukti hingga kini masih banyak pengusaha yang mengajukan izin baru," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel Mudrik Qori, kemarin.
Permohonan dari 14 lembaga penyiaran itu terdiri atas 12 lembaga penyiaran swasta dan dua lembaga penyiaran komunitas di Sumsel, serta satu televisi swasta lokal di Banyuasin, yakni Station One. (Bisnis/K49)
Cetak
KA
Jumat, 20/02/2009
Proyek KA Tanjung Api-api dimulai 2011
Cetak
PALEMBANG: Pemerintah menargetkan pembangunan rel kereta api sepanjang 270 km dari Pelabuhan Tanjung Api-api ke mulut tambang PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim, Sumatra Selatan, akan dimulai pada 2011 dengan dana awal US$1,2 miliar.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan usulan proyek tersebut sudah disetujui Departemen Perhubungan dan tinggal menunggu restu dari presiden.
"Proyek tersebut ditargetkan akan berjalan paling lambat 4 tahun lagi [2013] dan secepatnya akan dilaksanakan 2 tahun lagi [2011] dengan dana awal sekitar US$1,2 miliar, tergantung kepada kesanggupan investor," ujarnya di sela-sela peresmian kereta api (railbus) mahasiswa Universitas Sriwijaya di Palembang, kemarin.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan jika proyek tersebut dapat direalisasikan, untuk tahap pertama batu bara di Sumsel dapat diangkut mencapai 50 juta ton per tahun, selanjutnya ditargetkan lebih dari 50 juta ton per tahun.
"Kami berharap volume angkutnya melebihi KA batu bara di Kalimantan yang mampu mengangkut 120 juta ton," ujarnya.
Menurut Alex, total cadangan batu bara Sumsel cukup besar yakni mencapai 22,5 miliar ton, tetapi hingga kini baru dapat diproduksi sekitar 12 juta ton per tahun oleh PTBA.Selama ini, batu bara dari mulut tambang PTBA di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, diangkut menggunakan kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang) ke Pelabuhan Tarahan di Lampung, tempat penimbunan di Kertapati, Palembang, dan melalui kapal tongkang.
Kereta mahasiswa
Menhub mengungkapkan KA mahasiswa tersebut dioperasikan atas inisiatif Pemprov Sumsel guna mendukung angkutan mahasiswa dari Stasiun Kertapati Palembang ke kampus Indralaya dengan melintasi rel sepanjang 27 km.
KA khusus itu dirancang bangun oleh PT Industri Kereta Api (Inka) Madiun dan selanjutnya akan dioperasikan oleh PT Kereta Api.Menurut dia, KA mahasiswa tersebut baru pertama kali dioperasikan di Sumsel, dan diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi daerah lain. (k49)
Bisnis Indonesia
Proyek KA Tanjung Api-api dimulai 2011
Cetak
PALEMBANG: Pemerintah menargetkan pembangunan rel kereta api sepanjang 270 km dari Pelabuhan Tanjung Api-api ke mulut tambang PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Tanjung Enim, Sumatra Selatan, akan dimulai pada 2011 dengan dana awal US$1,2 miliar.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan usulan proyek tersebut sudah disetujui Departemen Perhubungan dan tinggal menunggu restu dari presiden.
"Proyek tersebut ditargetkan akan berjalan paling lambat 4 tahun lagi [2013] dan secepatnya akan dilaksanakan 2 tahun lagi [2011] dengan dana awal sekitar US$1,2 miliar, tergantung kepada kesanggupan investor," ujarnya di sela-sela peresmian kereta api (railbus) mahasiswa Universitas Sriwijaya di Palembang, kemarin.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan jika proyek tersebut dapat direalisasikan, untuk tahap pertama batu bara di Sumsel dapat diangkut mencapai 50 juta ton per tahun, selanjutnya ditargetkan lebih dari 50 juta ton per tahun.
"Kami berharap volume angkutnya melebihi KA batu bara di Kalimantan yang mampu mengangkut 120 juta ton," ujarnya.
Menurut Alex, total cadangan batu bara Sumsel cukup besar yakni mencapai 22,5 miliar ton, tetapi hingga kini baru dapat diproduksi sekitar 12 juta ton per tahun oleh PTBA.Selama ini, batu bara dari mulut tambang PTBA di Tanjung Enim, Kab. Muara Enim, diangkut menggunakan kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang) ke Pelabuhan Tarahan di Lampung, tempat penimbunan di Kertapati, Palembang, dan melalui kapal tongkang.
Kereta mahasiswa
Menhub mengungkapkan KA mahasiswa tersebut dioperasikan atas inisiatif Pemprov Sumsel guna mendukung angkutan mahasiswa dari Stasiun Kertapati Palembang ke kampus Indralaya dengan melintasi rel sepanjang 27 km.
KA khusus itu dirancang bangun oleh PT Industri Kereta Api (Inka) Madiun dan selanjutnya akan dioperasikan oleh PT Kereta Api.Menurut dia, KA mahasiswa tersebut baru pertama kali dioperasikan di Sumsel, dan diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagi daerah lain. (k49)
Bisnis Indonesia
pengangguran
Kamis, 19/02/2009
NUSANTARAPalembang pacu kualitas SDM
Cetak
PALEMBANG: Angka pengangguran di Kota Palembang ditargetkan dapat berkurang hingga 5% pada 2013 dari angka pengangguran 10% saat ini melalui program pembangunan sumber daya manusia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang Hilda Zulkifli mengungkapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah memprioritaskan tujuh pokok pembangunan terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan pembangunan beberapa sektor, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi. Pemkot juga akan lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan transportasi publik, serta peningkatan kawasan pariwisata dan budaya," ujarnya pekan ini. (Bisnis/k49)
Cetak
bisnis.com
NUSANTARAPalembang pacu kualitas SDM
Cetak
PALEMBANG: Angka pengangguran di Kota Palembang ditargetkan dapat berkurang hingga 5% pada 2013 dari angka pengangguran 10% saat ini melalui program pembangunan sumber daya manusia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang Hilda Zulkifli mengungkapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah memprioritaskan tujuh pokok pembangunan terkait dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan IPM melalui peningkatan pembangunan beberapa sektor, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi. Pemkot juga akan lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan transportasi publik, serta peningkatan kawasan pariwisata dan budaya," ujarnya pekan ini. (Bisnis/k49)
Cetak
bisnis.com
Selasa, 17 Februari 2009
22 perda di Palembang
Rabu, 18/02/2009
22 Perda di Sumsel bebani investorPemkot Palembang masih andalkan pajak penerangan jalan
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan dan kabupaten/kota diminta membatalkan 22 peraturan daerah (perda), karena dinilai menyalahi aturan hukum yang lebih tinggi.Sumarjono Saragih, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel, mencontohkan dua perda yang sangat tidak relevan dan memberatkan investor, yakni retribusi penerangan jalan dan sumbangan pihak ketiga.Menurut dia, para investor perkebunan sawit di daerah operasinya telah menyiapkan peralatan genset dan lainnya tetapi mereka masih dikenakan pajak. Bahkan, sambungnya, investor juga dikutip sumbangan pihak ketiga yang bisa mencapai Rp5 per kg tandan buah segar (TBS). dinilai sangat berat."Retribusi penerangan jalan dan sumbangan pihak ketiga itu sangat memberatkan investor. Kami sudah layangkan surat ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan supaya perda tersebut dapat dibatalkan,"tegas Sumarjono Saragih, Ketua Gapki Sumsel, kemarin.Dia mengharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap masalah itu. Apalagi, sambungnya, kondisi bisnis sawit saat ini semakin sulit, bukan saja non plasma tetapi juga perusahaan perkebunan akibat krisis global.Selain itu, ungkap Sumarjono, kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat produksi TBS merosot tajam hingga 60% meskipun harga crude palm oil (CPO) di pasaran mulai baik.Hal itu, ujarnya, mengakibatkan produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) di Sumsel tidak sesuai dengan target.Baru 75%Menurut dia, sejumlah masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kelapa sawit dikhawatirkan akan juga berpengaruh pada utilisasi di industri pengolahan kelapa sawit (PKS). Saat ini kapasitas terpasang sebesar 2.250 ton TBS per jam baru dimanfaatkan sekitar 75%.Selain itu, penertiban pabrik kelapa sawit tanpa kebun belum begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah dan pencurian buah di sejumlah perkebunan masih terjadi.Wakil Ketua Gapki Sumsel Pongoloi Sitompul menambahkan saat ini terdapat sekitar 47 pabrik yang mengolah CPO dan PKO.Dari sejumah pabrik tersebut dapat menghasilkan produksi CPO mencapai total 46.000 ton per hari atau sekitar 1.150.000 ton per bulan.Saat ini luas lahan perkebunan sawit mencapai 650.000 hektare dari 1,5 juta potensi lahan yang ada di Sumsel. Potensi lahan belum tergarap mencapai 850.000 hektare."Dengan usulan penghapusan perda itu diharapkan lahan 850.000 hektare tersebut dapat dimanfaatkan investor. Setidaknya minat investasi di sektor perkebunan makin meningkat karena tidak dibebani dengan masalah tersebut," ujar Pongoloi.Pada perkembangan lain, Pemkot Palembang menurunkan target pendapatan retribusi tahun ini menjadi Rp63 miliar karena target sebesar Rp65 miliar pada 2008 tidak tercapai.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Sumaiyah, seperti dikutip Antara, mengatakan setelah target retribusi Rp65 miliar tidak terealisasi dan hanya terpenuhi sebanyak Rp59 miliar, pada 2009 target diturunkan menjadi Rp63 miliar.Penurunan target tersebut menjadi pilihan setelah selama beberapa tahun terakhir pendapatan dari sektor itu stagnan.Penurunan retribusi tersebut terkait dengan kinerja setiap dinas dan instansi yang menangani berbagai retribusi.Dia menjelaskan realisasi retribusi daerah Rp59 miliar itu hanya berasal dari 21 jenis penerimaan yang melebihi target, sisanya sebanyak 53 item tidak mencapai target.Sementara itu, PAD dari sektor pajak daerah yang berhasil dihimpun mencapai Rp70 miliar dari target Rp69 miliar pada 2008.Oleh karena itu, pihaknya menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp77 miliar atau meningkat 10% pada 2009."Tujuh sasaran pajak daerah adalah pajak hotel, reklame, restoran, hiburan, penerangan lampu jalan, parkir, serta galian C," ungkap Sumaiyah. (k49/Bambang Supriyanto) (redaksi@bisnis.co.id)Bisnis Indonesia
22 Perda di Sumsel bebani investorPemkot Palembang masih andalkan pajak penerangan jalan
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan dan kabupaten/kota diminta membatalkan 22 peraturan daerah (perda), karena dinilai menyalahi aturan hukum yang lebih tinggi.Sumarjono Saragih, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumsel, mencontohkan dua perda yang sangat tidak relevan dan memberatkan investor, yakni retribusi penerangan jalan dan sumbangan pihak ketiga.Menurut dia, para investor perkebunan sawit di daerah operasinya telah menyiapkan peralatan genset dan lainnya tetapi mereka masih dikenakan pajak. Bahkan, sambungnya, investor juga dikutip sumbangan pihak ketiga yang bisa mencapai Rp5 per kg tandan buah segar (TBS). dinilai sangat berat."Retribusi penerangan jalan dan sumbangan pihak ketiga itu sangat memberatkan investor. Kami sudah layangkan surat ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan supaya perda tersebut dapat dibatalkan,"tegas Sumarjono Saragih, Ketua Gapki Sumsel, kemarin.Dia mengharapkan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap masalah itu. Apalagi, sambungnya, kondisi bisnis sawit saat ini semakin sulit, bukan saja non plasma tetapi juga perusahaan perkebunan akibat krisis global.Selain itu, ungkap Sumarjono, kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat produksi TBS merosot tajam hingga 60% meskipun harga crude palm oil (CPO) di pasaran mulai baik.Hal itu, ujarnya, mengakibatkan produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) di Sumsel tidak sesuai dengan target.Baru 75%Menurut dia, sejumlah masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kelapa sawit dikhawatirkan akan juga berpengaruh pada utilisasi di industri pengolahan kelapa sawit (PKS). Saat ini kapasitas terpasang sebesar 2.250 ton TBS per jam baru dimanfaatkan sekitar 75%.Selain itu, penertiban pabrik kelapa sawit tanpa kebun belum begitu maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah dan pencurian buah di sejumlah perkebunan masih terjadi.Wakil Ketua Gapki Sumsel Pongoloi Sitompul menambahkan saat ini terdapat sekitar 47 pabrik yang mengolah CPO dan PKO.Dari sejumah pabrik tersebut dapat menghasilkan produksi CPO mencapai total 46.000 ton per hari atau sekitar 1.150.000 ton per bulan.Saat ini luas lahan perkebunan sawit mencapai 650.000 hektare dari 1,5 juta potensi lahan yang ada di Sumsel. Potensi lahan belum tergarap mencapai 850.000 hektare."Dengan usulan penghapusan perda itu diharapkan lahan 850.000 hektare tersebut dapat dimanfaatkan investor. Setidaknya minat investasi di sektor perkebunan makin meningkat karena tidak dibebani dengan masalah tersebut," ujar Pongoloi.Pada perkembangan lain, Pemkot Palembang menurunkan target pendapatan retribusi tahun ini menjadi Rp63 miliar karena target sebesar Rp65 miliar pada 2008 tidak tercapai.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Sumaiyah, seperti dikutip Antara, mengatakan setelah target retribusi Rp65 miliar tidak terealisasi dan hanya terpenuhi sebanyak Rp59 miliar, pada 2009 target diturunkan menjadi Rp63 miliar.Penurunan target tersebut menjadi pilihan setelah selama beberapa tahun terakhir pendapatan dari sektor itu stagnan.Penurunan retribusi tersebut terkait dengan kinerja setiap dinas dan instansi yang menangani berbagai retribusi.Dia menjelaskan realisasi retribusi daerah Rp59 miliar itu hanya berasal dari 21 jenis penerimaan yang melebihi target, sisanya sebanyak 53 item tidak mencapai target.Sementara itu, PAD dari sektor pajak daerah yang berhasil dihimpun mencapai Rp70 miliar dari target Rp69 miliar pada 2008.Oleh karena itu, pihaknya menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp77 miliar atau meningkat 10% pada 2009."Tujuh sasaran pajak daerah adalah pajak hotel, reklame, restoran, hiburan, penerangan lampu jalan, parkir, serta galian C," ungkap Sumaiyah. (k49/Bambang Supriyanto) (redaksi@bisnis.co.id)Bisnis Indonesia
pupuk
Jatah pupuk Sumsel ditambah 78.000 ton
Cetak
PALEMBANG: Provinsi Sumatra Selatan mendapat jatah pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan tahun ini mencapai 144.950 ton per tahun, atau naik sekitar 35% dari alokasi pada 2008 sebanyak 223.000 tonNamun, tambahan pupuk sebanyak 78.000 ton itu belum sesuai dengan kebutuhan riil di Sumsel yang mencapai 175.000 ton per tahun."Alokasi pupuk bersubsidi tersebut 67% digunakan untuk tanaman pangan, dan sisanya untuk perkebunan," ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumsel Darmansyah, kemarin.Dia menjelaskan peningkatan alokasi pupuk bersubsidi itu bukan untuk urea saja, melainkan juga jenis lainnya, seperti NPK mencapai 80.000 ton, ZA (5.000 ton, SP-36(50.000 ton), dan organik (10.000 ton).Dia menerangkan meningkatnya jumlah alokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian tanaman pangan di Sumsel saat ini mencapai 778.000 hektare, yang terdiri dari sawah pasang surut, sawah irigasi teknis, tadah hujan, lebak, dan ladang."Pada 2008 lalu luas lahan pertanian tanaman pangan Sumsel 730.133 hektare dan luas panen 698.962 hektare," imbuhnya.Areal pasang surut terbesar berada di Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ilir.Di Banyuasin mencapai 184.582 hektare dan Ogan Komering Ulu Timur 123.415 hektare.KelangkaanTerkait dengan langkanya pasokan super phos (SP-36) di Kabupaten Musi Banyuasin beberapa pekan ini, Petrokimia Gresik siap memasok pupuk tersebut.Kepala Cabang PT Petrokimia Gresik Wilayah Sumsel Edi Sukamto menyebutkan super phos bukannya langka, stok gudang saat ini cukup aman mencapai 1.339 ton.Namun, pihaknya belum menerima rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) setempat sehingga belum bisa menyalurkan pupuk super phos.Sekarang, lanjutnya, menurut aturan harus ada RDKK sehingga permintaan belum dipenuhi. Namun, hari ini perusahaannya siap menyalurkan apabila RDKK sudah diterima.Dia menyebutkan tahun ini kebutuhan super phos mencapai 50.000 ton per tahun.Menurut Edi, pupuk tersebut untuk memenuhi kebutuhan berasal dari 14 kabupaten di Sumatra Selatan."Kami telah bekerja sama dengan 8 distributor untuk menyalurkan kebutuhan pupuk di 14 kabupaten tersebut," ujarnya. (k49)Bisnis Indonesia
Cetak
PALEMBANG: Provinsi Sumatra Selatan mendapat jatah pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan tahun ini mencapai 144.950 ton per tahun, atau naik sekitar 35% dari alokasi pada 2008 sebanyak 223.000 tonNamun, tambahan pupuk sebanyak 78.000 ton itu belum sesuai dengan kebutuhan riil di Sumsel yang mencapai 175.000 ton per tahun."Alokasi pupuk bersubsidi tersebut 67% digunakan untuk tanaman pangan, dan sisanya untuk perkebunan," ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumsel Darmansyah, kemarin.Dia menjelaskan peningkatan alokasi pupuk bersubsidi itu bukan untuk urea saja, melainkan juga jenis lainnya, seperti NPK mencapai 80.000 ton, ZA (5.000 ton, SP-36(50.000 ton), dan organik (10.000 ton).Dia menerangkan meningkatnya jumlah alokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi lahan pertanian tanaman pangan di Sumsel saat ini mencapai 778.000 hektare, yang terdiri dari sawah pasang surut, sawah irigasi teknis, tadah hujan, lebak, dan ladang."Pada 2008 lalu luas lahan pertanian tanaman pangan Sumsel 730.133 hektare dan luas panen 698.962 hektare," imbuhnya.Areal pasang surut terbesar berada di Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ilir.Di Banyuasin mencapai 184.582 hektare dan Ogan Komering Ulu Timur 123.415 hektare.KelangkaanTerkait dengan langkanya pasokan super phos (SP-36) di Kabupaten Musi Banyuasin beberapa pekan ini, Petrokimia Gresik siap memasok pupuk tersebut.Kepala Cabang PT Petrokimia Gresik Wilayah Sumsel Edi Sukamto menyebutkan super phos bukannya langka, stok gudang saat ini cukup aman mencapai 1.339 ton.Namun, pihaknya belum menerima rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) setempat sehingga belum bisa menyalurkan pupuk super phos.Sekarang, lanjutnya, menurut aturan harus ada RDKK sehingga permintaan belum dipenuhi. Namun, hari ini perusahaannya siap menyalurkan apabila RDKK sudah diterima.Dia menyebutkan tahun ini kebutuhan super phos mencapai 50.000 ton per tahun.Menurut Edi, pupuk tersebut untuk memenuhi kebutuhan berasal dari 14 kabupaten di Sumatra Selatan."Kami telah bekerja sama dengan 8 distributor untuk menyalurkan kebutuhan pupuk di 14 kabupaten tersebut," ujarnya. (k49)Bisnis Indonesia
Dekopin
Jumat, 13/02/2009
Pemprov Sumsel didesak benahi distribusi pupuk
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan diminta segera mengeluarkan kebijakan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang berwenang menangani distribusi.
Munadjiah, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sumsel, menegaskan penugasan kepada KUD di Sumsel dalam pendistribusian pupuk bersubsidi setidaknya dapat menekan kelangkaan pupuk di daerah."Selama ini KUD sudah terbukti bekerja untuk petani, sehingga tidak salah kebijakan tersebut dapat diberlakukan di Sumsel," ungkapnya kemarin.Apalagi, ujarnya, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, pada 2010 pendistribusian pupuk bersubsidi akan dikembalikan ke koperasi/KUD. Oleh karena itu, saat ini perlu dilakukan uji coba.Menurut Munadjiah, pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh pihak lain yang selama ini tidak bekerja untuk petani terbukti telah banyak pupuk yang diselewengkan. Hal itu, sambungnya, mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk.Akibatnya kelangkaan pupuk tersebut, katanya, para petani terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi atau sekitar Rp8.000 per kilogram, padahal pupuk bersubsidi hanya Rp1.100 per kilogram.Menurut dia, para petani semakin sengsara karena selama ini pendistribusian pupuk bersubsidi sebagian besar masih dikuasai oleh para pedagang besar.Hal itu, sambungnya, mengakibatkan distribusi pupuk tidak jelas, bahkan lebih parah lagi sebagian besar jatah pupuk bersubsidi milik petani dialihkan ke perusahaan perkebunan.Dia menambahkan dari sekitar 3.000 koperasi yang ada di Sumsel, sebagian besar terdapat di daerah dan dikelola dengan baik dan memungkinkan untuk mendistribusikan pupuk.Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf mengakui terjadinya banyak kasus salah sasaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga masih banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk yang menjadi hak mereka."Kami sangat mendukung kebijakan pusat tersebut, tetapi perlu menunggu ketentuan baru. Kami akan membicarakan masalah itu dengan gebernur," ungkapnya. (k49)Bisnis Indonesia
Pemprov Sumsel didesak benahi distribusi pupuk
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan diminta segera mengeluarkan kebijakan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada Koperasi Unit Desa (KUD) yang berwenang menangani distribusi.
Munadjiah, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sumsel, menegaskan penugasan kepada KUD di Sumsel dalam pendistribusian pupuk bersubsidi setidaknya dapat menekan kelangkaan pupuk di daerah."Selama ini KUD sudah terbukti bekerja untuk petani, sehingga tidak salah kebijakan tersebut dapat diberlakukan di Sumsel," ungkapnya kemarin.Apalagi, ujarnya, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, pada 2010 pendistribusian pupuk bersubsidi akan dikembalikan ke koperasi/KUD. Oleh karena itu, saat ini perlu dilakukan uji coba.Menurut Munadjiah, pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh pihak lain yang selama ini tidak bekerja untuk petani terbukti telah banyak pupuk yang diselewengkan. Hal itu, sambungnya, mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk.Akibatnya kelangkaan pupuk tersebut, katanya, para petani terpaksa membeli pupuk dengan harga nonsubsidi atau sekitar Rp8.000 per kilogram, padahal pupuk bersubsidi hanya Rp1.100 per kilogram.Menurut dia, para petani semakin sengsara karena selama ini pendistribusian pupuk bersubsidi sebagian besar masih dikuasai oleh para pedagang besar.Hal itu, sambungnya, mengakibatkan distribusi pupuk tidak jelas, bahkan lebih parah lagi sebagian besar jatah pupuk bersubsidi milik petani dialihkan ke perusahaan perkebunan.Dia menambahkan dari sekitar 3.000 koperasi yang ada di Sumsel, sebagian besar terdapat di daerah dan dikelola dengan baik dan memungkinkan untuk mendistribusikan pupuk.Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf mengakui terjadinya banyak kasus salah sasaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga masih banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk yang menjadi hak mereka."Kami sangat mendukung kebijakan pusat tersebut, tetapi perlu menunggu ketentuan baru. Kami akan membicarakan masalah itu dengan gebernur," ungkapnya. (k49)Bisnis Indonesia
ritel di Sumsel
Selasa, 17/02/2009
Omzet ritel Sumatra Selatan diperkirakan turun 7,5%
Cetak
PALEMBANG: Asosiasi pengusaha ritel Sumatra Selatan memperkirakan omzet ritel di daerah itu hanya tumbuh sekitar 7,5% pada tahun ini akibat tekanan krisis ekonomi global yang menyebabkan daya beli turun dan investasi melambat.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumsel Hasanuri A. R. mengatakan krisis global menghambat ekspansi usaha baik dari peritel besar yang sudah menanamkan modalnya ataupun investor baru."Krisis global masih memengaruhi perkembangan sektor ritel di Indonesia dan berimbas kepada pengusaha ritel lokal," ujarnya di Palembang, kemarin.Penanaman modal yang rendah itu, kata Hasanuri, berimbas kepada omzet ritel di Sumsel dan diperkirakan hanya tumbuh tidak lebih dari 7,5% pada tahun ini. Pada tahun lalu, omzet dari sekitar 30.000 anggota Aprindo mencapai Rp7,2 triliun.Menurut dia, penurunan perkiraan omzet itu bukan berarti Aprindo pesimistis dengan perkembangan ritel pada tahun ini.Namun, ujar Hasanuri, asosiasinya tidak bisa menutup mata dengan ancaman resesi ekonomi di beberapa negara kaya yang mulai menghampiri Tanah Air."Kami tidak bisa menutup mata bahwa ancaman krisis tidak bisa dihindari. Lihat saja di Amerika Serikat banyak sekali PHK pada Januari," katanya.Dia mengatakan jika krisis global itu mulai terjadi di industri manufaktur di Tanah Air, dipastikan akan berimbas juga ke daerah termasuk Sumsel.Perekonomian daerahSelain itu, tutur Hasanuri, perkembangan perekonomian daerah yang masih belum optimal juga menjadi batu sandungan bagi ekspansi industri ritel.Dia menjelaskan daya beli konsumen di suatu kawasan sangat memengaruhi omzet ritel.Meski demikian, dia mengklaim anggota Aprindo tetap berupaya mengembangkan bisnis ritel di Sumsel di antaranya dengan melakukan promosi dengan cara klasik, sehingga diharapkan dapat mendongkrak omzet.Hasanuri juga menganjurkan anggotanya untuk meningkatkan kegiatan promosi di semua instansi baik dengan kegiatan berskala nasional maupun internasional.Beberapa anggota Aprindo, sambungnya, juga bekerja sama dengan industri perhotelan untuk meningkatkan omzet tersebut."Dua grup ritel terkemuka mulai melirik Sumsel sebagai daerah ekspansi yang menjanjikan seperti Senayan City dan Rumah Matahari," kata Ketua Umum Aprindo itu.Namun, menurutnya, rencana kedua peritel itu belum dapat dipastikan realisasinya karena penanaman modal di industri tersebut membutuhkan modal yang besar.Perkembangan daerah perbatasan di Sumsel yang masih lambat, beberapa kawasan yang belum dikembangkan, dan penyebaran penduduk juga menjadi kendala yang menyebabkan pengusaha ritel khawatir biaya operasional tidak seimbang dengan pendapatan. (k49)Bisnis Indonesia
Omzet ritel Sumatra Selatan diperkirakan turun 7,5%
Cetak
PALEMBANG: Asosiasi pengusaha ritel Sumatra Selatan memperkirakan omzet ritel di daerah itu hanya tumbuh sekitar 7,5% pada tahun ini akibat tekanan krisis ekonomi global yang menyebabkan daya beli turun dan investasi melambat.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumsel Hasanuri A. R. mengatakan krisis global menghambat ekspansi usaha baik dari peritel besar yang sudah menanamkan modalnya ataupun investor baru."Krisis global masih memengaruhi perkembangan sektor ritel di Indonesia dan berimbas kepada pengusaha ritel lokal," ujarnya di Palembang, kemarin.Penanaman modal yang rendah itu, kata Hasanuri, berimbas kepada omzet ritel di Sumsel dan diperkirakan hanya tumbuh tidak lebih dari 7,5% pada tahun ini. Pada tahun lalu, omzet dari sekitar 30.000 anggota Aprindo mencapai Rp7,2 triliun.Menurut dia, penurunan perkiraan omzet itu bukan berarti Aprindo pesimistis dengan perkembangan ritel pada tahun ini.Namun, ujar Hasanuri, asosiasinya tidak bisa menutup mata dengan ancaman resesi ekonomi di beberapa negara kaya yang mulai menghampiri Tanah Air."Kami tidak bisa menutup mata bahwa ancaman krisis tidak bisa dihindari. Lihat saja di Amerika Serikat banyak sekali PHK pada Januari," katanya.Dia mengatakan jika krisis global itu mulai terjadi di industri manufaktur di Tanah Air, dipastikan akan berimbas juga ke daerah termasuk Sumsel.Perekonomian daerahSelain itu, tutur Hasanuri, perkembangan perekonomian daerah yang masih belum optimal juga menjadi batu sandungan bagi ekspansi industri ritel.Dia menjelaskan daya beli konsumen di suatu kawasan sangat memengaruhi omzet ritel.Meski demikian, dia mengklaim anggota Aprindo tetap berupaya mengembangkan bisnis ritel di Sumsel di antaranya dengan melakukan promosi dengan cara klasik, sehingga diharapkan dapat mendongkrak omzet.Hasanuri juga menganjurkan anggotanya untuk meningkatkan kegiatan promosi di semua instansi baik dengan kegiatan berskala nasional maupun internasional.Beberapa anggota Aprindo, sambungnya, juga bekerja sama dengan industri perhotelan untuk meningkatkan omzet tersebut."Dua grup ritel terkemuka mulai melirik Sumsel sebagai daerah ekspansi yang menjanjikan seperti Senayan City dan Rumah Matahari," kata Ketua Umum Aprindo itu.Namun, menurutnya, rencana kedua peritel itu belum dapat dipastikan realisasinya karena penanaman modal di industri tersebut membutuhkan modal yang besar.Perkembangan daerah perbatasan di Sumsel yang masih lambat, beberapa kawasan yang belum dikembangkan, dan penyebaran penduduk juga menjadi kendala yang menyebabkan pengusaha ritel khawatir biaya operasional tidak seimbang dengan pendapatan. (k49)Bisnis Indonesia
minyak kita tuk Sumsel
NUSANTARAMinyak Kita tetap bagikan
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan tetap menggelar operasi pasar minyak goreng sebanyak 30 ton melalui Program Minyak Kita kepada rakyat miskin pada 18 Februari yang sempat ditunda dari jadwal 15 Februari.Eppy Mirza Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deprindag) Sumsel, meng?ungkapkan diundurnya program ter?sebut merupakan hal wajar karena PT SAP perlu melakukan persiapan yang matang."Total Minyak Kita tahap pertama yang akan dibagikan sebanyak 30 ton per bulan ke seluruh kabupaten/kota. Khusus Kota Palembang akan dibagikan sebanyak 10 ton dan 20 ton baru untuk 15 daerah kabupa?ten," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza, kemarin. (Bisnis/k49)
Cetak
PALEMBANG: Pemprov Sumatra Selatan tetap menggelar operasi pasar minyak goreng sebanyak 30 ton melalui Program Minyak Kita kepada rakyat miskin pada 18 Februari yang sempat ditunda dari jadwal 15 Februari.Eppy Mirza Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deprindag) Sumsel, meng?ungkapkan diundurnya program ter?sebut merupakan hal wajar karena PT SAP perlu melakukan persiapan yang matang."Total Minyak Kita tahap pertama yang akan dibagikan sebanyak 30 ton per bulan ke seluruh kabupaten/kota. Khusus Kota Palembang akan dibagikan sebanyak 10 ton dan 20 ton baru untuk 15 daerah kabupa?ten," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel Eppy Mirza, kemarin. (Bisnis/k49)
Rabu, 11 Februari 2009
Sumsel bangun jalur KA
Kamis, 12/02/2009
Pasar batu bara China belum digarap
Pemprov Sumsel akan bangun jalur KA untuk permudah ekspor
JAKARTA: Sumatra Selatan belum mampu menggarap pasar batu bara China, yang membutuhkan pasokan batu bara rata-rata 5 juta ton per tahun untuk energi pembangkit listrik di Negeri Panda itu.Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan belum tergarapnya pasar negara tersebut karena dukungan fasilitas transportasi kurang memadai.
"Negara China membutuhkan batu bara untuk energi pembangkit listrik rata-rata 5 juta ton per tahun, dan kita provinsi kaya potensi itu belum mampu memenuhinya," ujar gubernur ketika menerima pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sumsel, seperti dikutip Antara, kemarin.
Menurut Alex, dari total cadangan batu bara Sumsel yang cukup besar mencapai 22,5 miliar ton hingga kini baru dapat diproduksi rata-rata 12 juta ton per tahun melalui perusahaan PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.
Dia menjelaskan produksi batu bara dari mulut tambang di Tanjung Enim diangkut menggunakan fasilitas transportasi kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang) ke pelabuhan Tarahan di Lampung, dan ke penimbunan di Kertapati, Palembang.
Selain itu, sambungnya, menggunakan fasilitas angkutan dari pelabuhan di Kertapati menggunakan angkutan laut yakni kapal tanker.
"Semua batu bara yang diangkut dari mulut tambang ini disuplai memenuhi kebutuhan dalam negeri, antara lain dipasok ke perusahaan listrik tenaga uap (PLTU) di Suralaya, Jawa Barat, pabrik semen di Baturaja, ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta sebagian diekspor," ujar Alex.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel menyebutkan ekspor batu bara Sumsel selama Januari-November 2008 mencapai 4,18 juta ton dengan hasil devisa US$283,9 juta.
Jalur kereta api
Menurut gubernur, guna memenuhi permintaan batu bara sejumlah negara konsumen, termasuk China, pemprov telah memprogramkan pembangunan jalan kereta api (KA) dua jalur dari mulut tambang menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api.
Pembangunan jalan KA itu sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus angkutan serta peningkatan kapasitas produksi batu bara. Rel KA yang dibangun semasa pemerintahan Belanda tidak memungkinkan lagi untuk peningkatan kapasitas angkut.
Selain pembangunan jalan KA baru, juga banyak infrastruktur lainnya termasuk Pelabuhan Tanjung Api-Api yang melibatkan investor nasional dan asing.
"Jika semua infrastruktur pendukung itu selesai dibangun, produksi batu bara Sumsel dalam waktu 3 atau 4 tahun mendatang dapat ditingkatkan menjadi 20 juta hingga 30 juta ton per tahun."
Pada perkembangan lain, Gubernur Sumsel mendesak PT PLN memberikan kemudahan perizinan pembangunan pembangkit swasta guna mengatasi krisis listrik.
"Provinsi akan permudah perizinan, dan gedor PLN kalau tidak ada izin (dari PLN). Biar Gubernur yang memberikan izin," tegas Alex di Palembang, kemarin.
Pemprov Sumsel akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik dengan mempermudah mekanisme pemberian perizinan.
Dia menjelaskan di Sumsel ada rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 4x600 megawatt (MW)di Kabupaten Musi Rawas dan 2 x 100 MW di Kabupaten Lahat oleh swasta.
Gubernur Sumsel mengungkapkan 4 tahun lalu Kabupaten Musi Banyuasin sudah siap membangun pembangkit 2 x 150 megawatt (MW) tetapi hingga kini power purchase agreement (PPA) belum juga keluar.
"Kalau kekurangan 200 MW - 300 MW ada beberapa unit pembangkit mengalami kerusakan atau pemeliharaan tentu bakal ada pemadaman," ujar Gubernur Sumsel, kemarin.
Dia menjelaskan beban puncak pada pukul 18.00-20.00 mencapai 1.600 MW. Adapun ketersediaan daya pasok hanya 1.700 MW sehingga sangat rawan terjadinya krisis listrik.
Menurut Alex, Sumsel idealnya punya cadangan sekitar 30% di atas beban puncak. Dengan begitu, pasokan tetap terpenuhi, meski sebagian pembangkit dalam masa pemeliharaan. (k49) (bambang.supriyanto@bisnis.co.id)
Oleh Bambang Supriyanto
Bisnis Indonesia
Palembang olah sampah
NUSANTARA
Palembang diajak olah sampah
PALEMBANG: Institute for Global Environmental Strategic (IGES) dan Kitakyushu Initiative for Clean Environment asal Jepang tertarik untuk mengolah sampah menjadi kompos di Kota Palembang.Peneliti IGES Office Toshizo Maeda mengatakan pengomposan sampah berbasis masyarakat ini dapat mengurangi tumpukan sampah sebanyak 10%.
Palembang menjadi kota tujuan kedua dari lima kota yang diajak untuk bekerja sama pengolahan sampah. (Bisnis/k49)
Palembang olah sampah
NUSANTARA
Palembang diajak olah sampah
PALEMBANG: Institute for Global Environmental Strategic (IGES) dan Kitakyushu Initiative for Clean Environment asal Jepang tertarik untuk mengolah sampah menjadi kompos di Kota Palembang.Peneliti IGES Office Toshizo Maeda mengatakan pengomposan sampah berbasis masyarakat ini dapat mengurangi tumpukan sampah sebanyak 10%.
Palembang menjadi kota tujuan kedua dari lima kota yang diajak untuk bekerja sama pengolahan sampah. (Bisnis/k49)
Selasa, 10 Februari 2009
PT BA Tingkatkan Produksi
Targetkan produksi 50 juta ton, PTBA genjot ekspansi usaha
TANJUNG ENIM, Sumsel: PT Tambang Bukit Asam (PTBA) menggenjot sejumlah mega proyek infrastruktur untuk mendukung rencana meraih penjualan batu bara sebanyak 50 juta ton pada 2014.
Dirut PTBA Sukrisno mengatakan persero menargetkan bisa melakukan penjualan batu bara sebesar 50 juta ton pada peringatan tahun emas perusahaan itu pada 2014. Kini, lanjutnya, perusahaan telah mampu memproduksi batu bara 10 juta ton.
"Dalam rangka mengejar target itu, kami tengah mempersiapkan sejumlah ekspansi usaha infrastruktur," ujarnya kemarin.
Megaproyek PTBA yang kini disiapkan berupa membentuk perusahaan patungan PTBA dan PT Kereta Api (PTKA). Nama perusahaan patungan itu adalah Sriwijaya Kereta Api Trans (SKAT) dengan komposisi modal PTBA sebesar 30% PT BA atau setara Rp464,197 miliar dan 70% dari PTKA, yang setara Rp 1,083 triliun. SKAT nantinya diharapkan mampu mengangkut batu bara 20 juta ton per tahun.
Menurut Sukrisno, kedua BUMN itu sedang menunggu lampu hijau dari pemerintah berupa pembebasan pajak senilai Rp309 miliar. Permohonan itu, lanjutnya, telah diajukan PTKA kepada Departemen Keuangan melalui Meneg BUMN.
"Bila permohonan ditolak, pembentukan perusahaan patungan tetap berlanjut. Nanti kami akan cari kompensasinya. Yang jelas, semester pertama perusahaan itu harus terbentuk."
Proyek infrastruktur lainnya berupa pembangunan rel KA pengangkut batu bara dari Lampung ke Sumatra Selatan sepanjang 308 km yang ditargetkan selesai 2013. Rel ini secara khusus dipakai untuk kepentingan angkutan batu bara.
Proyek rel KA digarap konsorsium yang melibatkanPTBA, PT Transpacific Railway Infrastructure, dan China Railway Engineering Corp dengan nilai total investasi sekitar US$1,06 miliar. "Proyek ini akan didanai dengan menggunakan sistem sharing, yakni PT BA membayar cash 10%, Transpacific 80%, dan China Railway 10%." Bersamaan dengan itu, PTBA juga menggarap proyek rel KA sepanjang 270 km yang digagas Pemprov Sumsel menuju Pelabuhan Tanjung Api-api.
Proyek infrastruktur lainnya yang sedang disiapkan PTBA adalah pembangunan PLTU berkapasitas 4X600 MW.
Proyek PLTU bernilai US$2,7 miliar berlokasi di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. PTBA memiliki saham di PLTU itu sebesar 28%.
Sisanya masing-masing China Huadian Corporation (55%), PLN (8%), PT Truba Manunggal (8%), dan Pemda Sumatra Selatan sebesar 1%. (k49)
Bisnis Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
